Malaria Perdhaki Berkomitmen Dukung Langkah Pemerintah Atasi Malaria

MALARIA PERDHAKI – JAKARTA. Kementerian Kesehatan mendorong peningkatan temuan kasus dan pengobatan malaria di Tanah Papua untuk tahun 2026.

Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Ibu Prima Yosephine mengungkapkan, dalam penanganan malaria, temuan kasus dan pengobatan standar menjadi dua bagian penting dalam upaya penanganan malaria.

“Ini menjadi perhatian kita bersama bagaimana memperkuat penemuan kasus dan sebisanya harus sudah langsung mendapatkan pengobatan standar,” ujar Ibu Prima dalam Rapat Evaluasi Percepatan Eliminasi Malaria di Tanah Papua yang digelar virtual pada Senin (2/1).

Ia menambahkan, capaian penemuan kasus malaria di tingkat kabupaten dan kota masih perlu mendapat perhatian serius. Jika dirinci, dari 42 kabupaten dan kota di Tanah Papua, baru sekitar sepertiga atau 15 daerah yang berhasil mencapai target pemeriksaan sepanjang tahun 2025. Sementara itu, masih terdapat sembilan kabupaten dan kota dengan capaian penemuan kasus di bawah 40 persen dari target, sehingga perlu menjadi fokus penguatan pada tahun mendatang.

Dari sisi estimasi kasus, terdapat 16 kabupaten dan kota yang telah berhasil menemukan lebih dari 85 persen kasus berdasarkan perkiraan yang ada. Namun demikian, masih ada sekitar lima hingga enam daerah dengan capaian penemuan kasus yang juga masih berada di bawah 40 persen dibandingkan estimasi. Ibu Prima pun mendorong daerah-daerah seperti Merauke, Tolikara, Pegunungan Arfak, Paniai, dan Dogiyai untuk semakin meningkatkan upaya penemuan kasus melalui perluasan pemeriksaan di masyarakat.

Selain penemuan kasus, aspek pengobatan juga menjadi sorotan penting. Prima menegaskan bahwa sebagian besar kasus yang telah ditemukan belum seluruhnya mendapatkan pengobatan sesuai standar. Kondisi ini menjadi perhatian khusus, terutama bagi 14 kabupaten dan kota prioritas yang telah ditetapkan. Ia berharap pada tahun 2026 daerah-daerah tersebut dapat meningkatkan kepatuhan terhadap tata laksana pengobatan standar agar penanganan malaria lebih efektif dan memutus rantai penularan.

Dalam upaya pengendalian malaria, Kementerian Kesehatan pada tahun 2025 juga telah mendistribusikan sekitar 1,7 juta kelambu ke berbagai provinsi. Prima meminta pemerintah daerah untuk memastikan kelambu tersebut benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan serta digunakan secara optimal. Pengawasan distribusi dan pemanfaatan kelambu dinilai penting agar tidak terjadi penumpukan di gudang dan intervensi pencegahan dapat berjalan maksimal di tingkat komunitas.

Melalui penguatan penemuan kasus, pengobatan standar, serta optimalisasi distribusi kelambu, pemerintah berharap percepatan pengendalian malaria di Tanah Papua dapat semakin efektif. Dukungan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk Malaria Perdhaki, menjadi kunci dalam mencapai target eliminasi malaria secara bertahap.

Menanggapi arahan Kementerian Kesehatan, Malaria Perdhaki menegaskan komitmennya untuk mendukung penguatan penemuan kasus dan pengobatan standar malaria, khususnya di Tanah Papua. Dukungan ini dilakukan melalui pendekatan berbasis komunitas dengan melibatkan kader, tokoh agama, tokoh adat dan pemangku kepentingan lokal untuk mendorong pemeriksaan dini, kepatuhan minum obat sampai tuntas, serta penggunaan kelambu secara konsisten.

Malaria Perdhaki juga memperkuat koordinasi lintas sektor di tingkat daerah agar upaya penemuan kasus dan pengobatan tidak hanya bergantung pada fasilitas kesehatan, tetapi didukung peran aktif masyarakat. Edukasi tentang pentingnya pengobatan sesuai standar terus digencarkan untuk mencegah penularan berulang.

Selain itu, Malaria Perdhaki turut mendukung optimalisasi pemanfaatan kelambu melalui sosialisasi dan pemantauan di tingkat komunitas. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat ini diharapkan mempercepat penurunan kasus malaria dan mendukung target eliminasi malaria nasional secara bertahap.