Perkuat Komunitas, Kemenkes dan Malaria Perdhaki Evaluasi Strategi Token di Tanah Papua

MALARIA PERDHAKI— SURABAYA. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) bekerja sama dengan Malaria Perdhaki menggelar Pertemuan Monitoring & Evaluasi Bersama: Temukan, Obati, dan Kendalikan (TOKEN) Berbasis Pemberdayaan Komunitas di Kabupaten Prioritas Tanah Papua. Kegiatan strategis ini berlangsung pada 29–31 Juli 2026 di Hotel Santika Premiere Gubeng, Surabaya.  

Pertemuan ini dihadiri oleh  tiga Dinas Kesehatan Provinsi Tanah Papua, yaitu Papua, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sebelas Dinas Kesehatan Kabupaten juga berpartipasi dalam momen krusial ini, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Mimika, Kota Jayapura, Kepulauan Yapen, Sarmi, Waropen, Keerom, Jayapura, Asmat, Boven Digoel, hingga Mappi.

Turut hadir dalam pertemuan ini para pemangku kepentingan lainnya, termasuk Project Manager SR dan SSR Malaria Perdhaki (Papua dan NTT), serta jajaran organisasi nasional dan internasional, seperti UNICEF, WHO Indonesia, OUCRU, TWG Malaria, FNGM, Universitas Gadjah Mada (UGM), Dinas Lingkungan Hidup, hingga Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Acara dibuka secara daring oleh Ketua Tim Kerja PATVZ-GHBTB Kemenkes RI, dr. Fadjar Mensing Silalahi. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa Tanah Papua masih menghadapi tantangan besar terkait beban kasus malaria, geografis yang sulit, keterbatasan akses fasilitas kesehatan, serta mobilitas penduduk yang tinggi.

“Pendekatan pelayanan konvensional belum mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, sejak 2025, Kemenkes bersama pemerintah daerah dan para mitra mengimplementasikan Strategi Temukan, Obati, dan Kendalikan (TOKEN),” ungkap dr. Fadjar.

Beliau menjelaskan bahwa TOKEN merupakan bentuk nyata transformasi pelayanan kesehatan agar hadir lebih dekat dengan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah terpencil. Di tahun pertama pelaksanaannya, strategi berbasis pemberdayaan komunitas ini terbukti memberikan hasil menggembirakan dan kontribusi nyata terhadap perluasan akses layanan malaria.

Selain mengevaluasi capaian pada setiap pilar TOKEN, pertemuan tiga hari ini dirancang untuk mengidentifikasi berbagai kendala lapangan, mendokumentasikan best practices (praktik baik), serta menyusun rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang dapat segera diterapkan di masing-masing daerah.

“Saya berharap forum ini menjadi ruang belajar bersama untuk saling berbagi pengalaman, memperkuat koordinasi, dan menghasilkan solusi nyata bagi percepatan eliminasi malaria di Tanah Papua,” tambah dr. Fadjar.

Dalam kesempatan tersebut, beliau juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Malaria Perdhaki atas fasilitasi penyelenggaraan kegiatan ini, serta seluruh pihak yang terus mengawal program di barisan terdepan.

“Pertemuan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan wujud nyata kolaborasi antara pemerintah, mitra pembangunan, organisasi masyarakat, dan warga itu sendiri. Ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Global Fund, UNICEF, WHO Indonesia, jajaran tenaga kesehatan, Juru Malaria Kampung (JMK), akademisi, serta seluruh lini mitra yang tiada henti berjuang di lapangan,” tutupnya.