Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Perkuat Sistem Kesehatan Lewat Kader Integrasi ATM-K

MALARIA PERDHAKI–SENTANI. Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mengambil langkah strategis untuk memperkuat sistem kesehatan di wilayahnya. Institusi ini bersinergi dengan Malaria Perdhaki (melalui SR PWK Jayapura 2, SSR Yapukepa 1, dan SSR Yapukepa 2), UNICEF, serta Yayasan Sinar Bhakti Husada menggelar Pelatihan Kader Integrasi AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Kusta (ATM-K). Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di Grand Cartenz Hotel, Sentani pada 6 hingga 10 Juli 2026 dan dibuka  oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Antonius Mote.

Pelatihan ini diikuti oleh 30 Kader Malaria di bawah naungan Malaria Perdhaki yang berasal dari enam puskesmas di lima distrik wilayah Kabupaten Jayapura. Keterwakilan wilayah tersebut meliputi Distrik Sentani yang mengirimkan kadernya dari Puskesmas Sentani dan Puskesmas Khomba. Sementara itu, Distrik Sentani Timur, Distrik Ebungfauw, Distrik Sentani Barat, dan Distrik Waibu masing-masing mengirimkan kader dari satu puskesmas di wilayah mereka.

Agenda utama pelatihan ini adalah melakukan konversi peran. Para kader yang sebelumnya berfokus pada penanganan malaria, kini ditingkatkan kapasitasnya menjadi kader integrasi yang juga menguasai penanganan AIDS, Tuberkulosis (TB), dan Kusta. Selama lima hari penuh, para kader mendapatkan penyegaran materi malaria sekaligus pembekalan mendalam mengenai tiga penyakit menular lainnya tersebut.

“Melalui pelatihan ini, kita berharap terbentuk kader integrasi ATM-KKabupaten Jayapura yang mampu memberikan edukasi kesehatan, melakukan skrining awal, mendorong pemeriksaan, melakukan kunjungan rumah, mendukung pendampingan pasien, serta menyusun rencana tindak lanjut pasca pelatihan.” Tutur Antonius dalam kata sambutannya.

Langkah integrasi ini diambil karena hingga saat ini, AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Kusta masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang serius di Kabupaten Jayapura. Keempat penyakit ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik individu, tetapi juga mengancam produktivitas, kualitas hidup keluarga, hingga laju pembangunan daerah.

Oleh karena itu, keberadaan kader multifungsi ini menjadi krusial. Terlebih lagi, saat ini program tersebut sudah memiliki dasar hukum di tingkat daerah.

Antonius menambahkan, “Dengan adanya Perda P2 ATM-K, peran kader tidak hanya dilihat sebagai kegiatan program sementara, tetapi menjadi bagian dari sistem kesehatan daerah yang lebih kuat, berkelanjutan, dan memiliki dasar kebijakan yang jelas.”

Pelatihan integrasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kader bukan lagi relawan penunjang, melainkan ujung tombak Dinas Kesehatan di lapangan. Melalui pembekalan dan dukungan regulasi, para kader integrasi diharapkan mampu membawa perubahan besar. Dedikasi mereka merupakan pilar utama untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Jayapura yang sehat, produktif, dan bebas dari ancaman ATM-K.