Pemerintah Prioritaskan Percepatan Penanganan Penyakit Menular di Papua

MALARIA PERDHAKI-JAYAPURA. Pemerintah menaruh komitmen yang tinggi untuk menjadikan Papua sebagai prioritas utama dalam percepatan penanganan dan eliminasi penyakit menular. Komitmen tersebut ini diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Eliminasi Penyakit Menular di Tanah Papua pada 27-29 April 2026 di Kota Jayapura.

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program quick win Presiden Republik Indonesia yang berfokus pada pemberantasan penyakit menular utama, yakni Malaria, Tuberkulosis (TB), dan HIV/AIDS.

Data kesehatan menunjukkan beban penyakit di Papua masih menjadi tantangan yang berat. Kasus malaria nasional di Papua menyentuh angka 90 persen. Selain itu, sekitar 12 persen dari keseluruhan kasus ODHIV di tingkat nasional ditemukan di Papua.

Tantangan tersebut diperparah oleh rendahnya penemuan kasus Tuberkulosis (TB) serta kurangnya tingkat kepatuhan pasien dalam menyelesaikan pengobatan. Sebagai ilustrasi, data tahun 2025 menunjukkan 11.624 kasus TB ditemukan di Papua. Namun,  hanya sekitar 58 persen atau 6.794 kasus yang berhasil ditangani secara tuntas.

Papua memiliki tantangan geografis dan sosial yang kompleks sehingga penanganannya tidak bisa lagi bertumpu pada sektor kesehatan saja,  tetapi harus lebih komprehensif dan kolaboratif dari hulu ke hilir.

Sinergi ini melibatkan berbagai pihak, dari  pemerintah pusat dan daerah, lembaga keagamaan, mitra sipil, hingga kader kesehatan akar rumput. Salah satu pilar penguatan di tingkat tapak adalah optimalisasi peran kader kesehatan melalui transformasi dari Kader Malaria menjadi Kader Perkasa (Perkuat Kader Satu). Program ini merupakan inisiatif dari Malaria Perdhaki yang bertujuan memperkuat kapasitas kader agar mampu mengedukasi dan memberikan layanan kesehatan terintegrasi dari rumah ke rumah, mulai  Malaria, HIV/AIDS, dan TB.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan faktor penentu keberhasilan program eliminasi penyakit menular. Kepemimpinan berperan secara strategis untuk memastikan optimalisasi layanan kesehatan melalui penguatan regulasi, alokasi anggaran, hingga koordinasi lintas sektor. Kesiapan seluruh jajaran pemerintah di enam provinsi Papua untuk berkolaborasi menjadi modal penting dalam menghadapi kompleksitas tantangan kesehatan tersebut.